Oleh Dr. Drs. Martua Suhunan Sianipar, MS.(Dosen TPB PPKN Universitas Padjadjaran)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI bekerja keras menanggulangi terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Banyak kasus korupsi dibongkar dan para pelakunya banyak yang berhasil ditangkap instansi di atas. Anehnya tetap saja kasus korupsi masih menjadi problem krusial di bangsa kita.
Korupsi sepertinya tak bisa lenyap dari sistim masyarakat kita dan sepertinya penting melakukan tindakan sangat keras terhadap pelaku korupsi. Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera yang adil dan makmur baik materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan tegas menduikung pemberian hukuman sangat keras terhadap pelaku korupsi dan yang memproduk serta mengedarkan Narkoba.
Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain mengatakan dalam keadaan tertentu,pidana mati dapat dijatuhkan. Pelaksanaan pidana mati bagi Bandar narkoba sudah sering terberitakan akan tetapi hukuman pidana mati bagi para koruptor belum pernah dijatuhkan, sehingga hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mengetahui bahwa terdapat ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Maka dari itu tidak jarang masyarakat yang berteriak untuk menghukum mati para koruptor.
Bertentangankah, tindak pidana hukuman mati bagi para koruptor dengan UUD NRI 1945 yang menegaskan : Hak untuk Hidup?
Hukuman mati atau Death Penalty adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Saat ini terdapat sekitar 68 negara yang masih menerapkan praktek pidana mati termasuk Indonesia dan ada sebanyak 75 negara yang menghapuskan pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan.
Keputusan Mahkamah Konstitusi No 23/PUU-V/ 2007, menyatakan bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan sebagain pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dan apabila terpidana berkelakuan terpuji maka pidana matinya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau selama 20 tahun. MK juga memutuskan bahwa pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak anak yang belum dewasa dan menangguhkan pemberlakuan pidana mati terhadap wanita hamil dan sedang sakit, dan pidana matinya dilaksanakan sampai wanita hamil tersebut telah melahirkan dan terpidana yang sakit dinyatakan sembuh.
Meski pidana mati masih diberlakukan di Indonesia termasuk terhadap pelaku Korupsi/ para koruptor ternyata hingga saat ini masyarakat berbeda pendapat dalam menanggapinya seiring dengan semakin banyaknya negara yang menghapuskan pidana mati tersebut.
Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikannya. Peraturan perundang undangan yang dibuat menjadi meaning less apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan memanifestasikan pelaksanaan undang undang tersebut. UU Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 2 tentang Tindak pidana korupsi merupakan pasal yang mencantumkan adanya pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 jenis pidana yang dapat diputuskan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah a. pidana penjara seumur hidup atau pidana paling cepat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan paling sedikit di denda 200.000.000 rupiah serta paling banyak denda 1.000.000.000 rupiah untuk orang yang merugikan perekonomian negara dan seterusnya. Kemudian pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150.000.000 rupiah dan paling banyak 600.000.000 rupiah bagi setiap orang/ terdakwa yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan periksaan dipersidangan terhadap terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dan seterusnya. Selain itu ada pidana tambahan bagi orang yang dihukum pidana korupsi yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan atau yang dipweroleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan secara menyeluruh atau sebagian hak hak, penyitaan serta pelelangan harta benda tervonis dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka pidana mati dapat diterapkan tentu hendaknya dilakukan dalam keadaan tertentu.
Wacana hukuman mati bagi terpidana korupsi sangat berkembang di masyarakat. Tapi sebagian besar masyarakat ragu bahkan menolak diterapkannya pidana mati karena dianggap bertentangan dengan HAM, UUD NRI 1945 setta Pancasila. Apalagi bila menyangkut diri sendiri, keluarga terdekat/kandung, sahabat karib termasuk tetangga rumah dan lainnya.
Alasan keraguan atau penolakan hukuman mati bagi terpidana korupsi menyatakan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana kasus apapun bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 1 yang menegaskan tentang HAK HIDUP. Bagaimanapun koruptor adalah manusia yang juga mempunyai hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Memang para koruptor berbuat kesalahan tapi bisa dimaafkan dan diharapkan untuk tidak mengulanginya kembali. Pertobatan milik setiap manusia dan Tuhan akan mengampuninya asal tidak mengulanginya kembali. Selain itu tidak ada korelasi nyata antara penerapan hukuman mati dengan berkurangnya perbuatan korupsi. Korelasinya adalah pada pengawasan dan pertanggung jawaban personal. Hal lain adalah keraguan masyarakat terhadap komitmen para pihak untuk menerapkan hukuman mati tersebut.
