Perizinan Berusaha di Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB IV PERDA DAN PERKADA MENGENAI PERIZINAN BERUSAHA

BAB V PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VII PENDANAAN

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Lengkapnya PP No 6 Tahun 2021 dapat dilihat disini:

Terkait dengan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Konteks kewenangan inilah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan izin berusahanya. Seputar kewenangan Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (lihat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)