Resensinews.id – Memang, tidak bisa dielakkan dalam menggenjot pertumbuhan dan pemerataan investasi, mesti ditopang dan didukung oleh kebijakan – kebijakan yang mendorong peningkatkan ekosistem investasi di Negara ini.
Lahirinya Undang _ Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian integral untuk itu. Bahkan dalam Bab II, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup UU ini, yiatu:
Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. pemerataan hak; b. kepastian hokum; kemudahaan berusaha; kebersamaan; dan kemandirian. Dan ayat (2) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.
Pasal 3, Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
Adapun pada Pasal 4, Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, rllang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. ketenagakerjaan;
c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
d. kemudahan berusaha;
e. dukungan riset dan inovasi;
f. pengadaan tanah;
g. kawasan ekonomi;
h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
j. pengenaan sanksi.
Dan dalam mengakselerasi UU Citpa Kerja ini terimplementasikan, pemerintah pun telah mengeluarkan aturan pelaksanaannya, baik itu berupa Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. (lihat: https://resensinews.id/aturan-pelaksanaan-uu-no-11-tahun-2020/ )
Salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pada konsideran atau menimbang PP ini ditegaskan pada huruf a dan b, yaitu :a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel; dan b. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 ini terdiri dari 9 bab dan 41 pasal.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
BAB IV PERDA DAN PERKADA MENGENAI PERIZINAN BERUSAHA
BAB V PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII PENDANAAN
BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Lengkapnya PP No 6 Tahun 2021 dapat dilihat disini:
Terkait dengan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Konteks kewenangan inilah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan izin berusahanya. Seputar kewenangan Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (lihat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
Demikian, setetes info terkait turunan UU No 11 Tahun 2020 dalam bentuk PP. (irs)
mantaaap
Sukses Selalu