Perizinan Berusaha di Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021

Adapun pada Pasal 4, Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, rllang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

b. ketenagakerjaan;

c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;

d. kemudahan berusaha;

e. dukungan riset dan inovasi;

f. pengadaan tanah;

g. kawasan ekonomi;

h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;

i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan

j. pengenaan sanksi.

Dan dalam mengakselerasi UU Citpa Kerja ini terimplementasikan, pemerintah pun telah mengeluarkan aturan pelaksanaannya, baik itu berupa Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. (lihat: https://resensinews.id/aturan-pelaksanaan-uu-no-11-tahun-2020/ )