KABINET Indonesia Maju, itulah nama yang disematkan dalam pemerintahan periode kedua pimpinan Presiden Joko Widodo, dengan ditopang oleh koalisi multipartai. Kabinet ini, sudah berjalan satu tahun lebih, kendati di awal – awal pemerintahannya, Negara Indonesia terkena musibah non alam, yaitu adanya penyebaran wabah virus korona yang massif. Sehingga, program – program kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan pun, harus merealokasi anggarannya dalam upaya penanganan terdampak virus korona (Covid – 19).
Hiruk pikuk pemerintahan selama Covid – 19, justru kesan publik bahwa terjadinya politisasi Covid-19. Hal ini, tentu saja telah membawa dampak yang secara sadar atau tidak terhadap krisis kepercayaan rakyat terhadap pelaksanaan pemerintahan. Atau dapat dikatakan menggoyahkan roda pemerintahan ini, karena persoalan mengatasi wabah virus hanya berada dalam “payung” perdebatan yang dibungkus oleh kepentingan tertentu.
Memasuki dua tahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, yang sangat memprihatinkan publik adalah adanya kasus korupsi yang terjadi di dua kementerian (Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Sosial). Sehingga hal ini dapat berdampak kurang kondusif jalannya pemerintahan, bila tidak dibenahi segera. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, sebagai pemimpin pemerintahan ini, patut membenahi kembali roda pemerintahannya agar berjalan dengan kondusif bagi pementingan pembangunan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pemimpin boleh marah terhadap pembantu – pembantunya, namun tugas utamanya mengarahkan pembantu – pembantunya itu untuk menjalankan tugas utamanya sangat penting.
Adapun, perombakan kabinet, memang merupakan hak prerogratif Presiden, bila pembantu – pembantunya yang sudah diberi “wejangan” masih tidak memperlihatkan kinerja yang diharapkan, Presiden Joko Widodo, tentu saja dapat menjalankan politik kewenangannya di dalam sistem pemerintahan presidensil ini, dengan melakukan penggantian pembantunya.
Jadi, apa yang diputuskan Presiden Joko Widodo, dalam perombakan atau pergantian pembantunya dalam Kabinet Indonesia Maju, sejatinya, dalam pengembangan pembangunannya tidak sekedar dengan pendekatan perspektif agregat makro semata, namun pendekatan perspektif mikro yang merata patut menjadi pertimbangan politiknya dalam melaksanakan roda pemerintahan empat tahun ke depan ini untuk menggarap Indonesia maju.
Melakukan kegiatan – kegiatan yang representatif bagi pementingan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dengan sungguh – sungguh bergotong royong mengatasi virus Covid – 19, yang ditempatkan pada penurunan penyebaran, dan sekaligus mutus rantai penyebaran virus korona tersebut. Sebab, dampak dari wabah virus korona ini sudah dapat kita rasakan sangat memperihatinkan dalam segenap aspek kehidupan.
Jadi, roda penyelenggaraan pemerintahan empat tahun ke depan ini, tentu saja memutus rantai penyebaran Covid – 19 lebih tetap merupakan bagian yang krusial. Pemerintah baha membahu menangani Covid-19 dengan berbagai kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus tersebut, pertama dan terutama dengan penyebaran virus Covid-19 ini, yang dampaknya bukan saja terhadap kesehatan, namun semua segmen kehidupan terganggu, alias tidak normal. Aktivitas semua lapisan masyarakat dan pemerintahan pun terdampak dan dibatasi dengan berbagai anjuran “bekerja di rumah”, “belajar di rumah” dan lain sejenisnya serta kebijakan – kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya memutus rantai penyebaran virus tersebut.
Dampak penyebaran virus korona ini, memang bisa dikatakan sungguh luar biasa meluluh lantahkan semua aspek kehidupan, dan banyak memakan korban, baik dari pihak masyarakat umum, pemerintah, dan para medis. Sehingga pemerintah pun dengan program – program penanganan memutus rantai penyebaran virus tersebut, khusunsya masyarakat rentan miskin dan miskin, program – program semacam “menyelamatkan” kehidupan masyarakat dikeluarkan oleh pemerintah.
Memang, “Kabinet Indonesia Maju” ini, memberi harapan optimistis kepada publik rakyat Indonesia, agar Indonesia dan rakyatnya benar – benar berada dalam kehidupannya yang lebih baik. Sehingga babak baru kepolitikan nasional ini, menjadi tantangan semua lapisan masyarakat dan pemerintahannya menjalankan pemerintahan koalisinya berjalan dengan kondusif. Kabinet Indonesia Maju, tentu saja arahnya harus jelas, sehingga koalisi yang dilakukan dengan beberapa partai politik tersebut secara niscaya mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan sama dalam pementingan pembangunan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, sesungguhnya telah terbentuk partai utama dalam pemerintahannya dengan mayoritas mutlak, kendati proses koalisi tidak begitu saja terjadi, namun beberapa pertimbangan utama pun secara niscaya dilakukan dan diperhatikan
Idealisasi koalisi mengakomodir secara representatif terhadap kekuatan-kekuatan politik yang riil dalam parlemen khusunsya. Maksudnya, koalisi atas pertimbangan kepentingan jabatan politik pun kerapkali tak bisa diabaikan dalam dunia nyata politik tersebut. Kesamaan kepentingan itu, telah menjadi pertimbangan mendasar, karena di dalam logika koalisi sekecil apapun, bargaining politik tak bisa diabaikan.
Oleh karenanya, persoalan koalisi adalah persoalan tawar-menawar jabatan politik dari partai politik yang melakukan koalisi untuk menjadi partai utama dalam pemerintahan. Power sharing (pembagian kekuasaan) di antara partai politik yang melakukan koalisi tersebut sangat tidak mungkin dihindari..
Alasan-alasan seperti itulah, koalisi partai politik sebenarnya untuk membentuk apa yang disebut dengan partai utama dalam membentuk dan sekaligus menjalankan roda pemerintahan yang kondusif..Koalisi itu ada karena adanya kepentingan yang sama dalam jabatan politik, agar distribusi kekuasaan yang adil menjadi penting.
Koalisi itu dapat berjalan dengan efektif, bila memang egoisme politiknya disimpan rapih-rapih, dikarenakan yang menjadi sandaran pentingnya bukan kepentingan golongan/ kelompoknya, namun kepentingan rakyat banyak dalam pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Program-program pemerintahan koalisi tersebut berjalan dengan efektif, bila memang komitmen dari rangkaian koalisi sebagai titik pijak jalankan roda pemerintahan dengan program – programnya dilaksanakan secara sungguh – sungguh. Akan tetapi, di tengah penanganan Covid – 19, kepolitikan kontemporer Indonesia, acapkali gaduh, entah itu diakibatkan oleh pementingan kavling kekuasaan ekonomi, politik dan kekuasaan – kekuasaan lainnya menjadi pemandangan publik.*
Bandung, 13 Desember 2020
