KABINET Indonesia Maju, itulah nama yang disematkan dalam pemerintahan periode kedua pimpinan Presiden Joko Widodo, dengan ditopang oleh koalisi multipartai. Kabinet ini, sudah berjalan satu tahun lebih, kendati di awal – awal pemerintahannya, Negara Indonesia terkena musibah non alam, yaitu adanya penyebaran wabah virus korona yang massif. Sehingga, program – program kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan pun, harus merealokasi anggarannya dalam upaya penanganan terdampak virus korona (Covid – 19).
Hiruk pikuk pemerintahan selama Covid – 19, justru kesan publik bahwa terjadinya politisasi Covid-19. Hal ini, tentu saja telah membawa dampak yang secara sadar atau tidak terhadap krisis kepercayaan rakyat terhadap pelaksanaan pemerintahan. Atau dapat dikatakan menggoyahkan roda pemerintahan ini, karena persoalan mengatasi wabah virus hanya berada dalam “payung” perdebatan yang dibungkus oleh kepentingan tertentu.
Memasuki dua tahun perjalanan pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin, yang sangat memprihatinkan publik adalah adanya kasus korupsi yang terjadi di dua kementerian (Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Sosial). Sehingga hal ini dapat berdampak kurang kondusif jalannya pemerintahan, bila tidak dibenahi segera. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, sebagai pemimpin pemerintahan ini, patut membenahi kembali roda pemerintahannya agar berjalan dengan kondusif bagi pementingan pembangunan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pemimpin boleh marah terhadap pembantu – pembantunya, namun tugas utamanya mengarahkan pembantu – pembantunya itu untuk menjalankan tugas utamanya sangat penting.
Adapun, perombakan kabinet, memang merupakan hak prerogratif Presiden, bila pembantu – pembantunya yang sudah diberi “wejangan” masih tidak memperlihatkan kinerja yang diharapkan, Presiden Joko Widodo, tentu saja dapat menjalankan politik kewenangannya di dalam sistem pemerintahan presidensil ini, dengan melakukan penggantian pembantunya.
Jadi, apa yang diputuskan Presiden Joko Widodo, dalam perombakan atau pergantian pembantunya dalam Kabinet Indonesia Maju, sejatinya, dalam pengembangan pembangunannya tidak sekedar dengan pendekatan perspektif agregat makro semata, namun pendekatan perspektif mikro yang merata patut menjadi pertimbangan politiknya dalam melaksanakan roda pemerintahan empat tahun ke depan ini untuk menggarap Indonesia maju.
Melakukan kegiatan – kegiatan yang representatif bagi pementingan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dengan sungguh – sungguh bergotong royong mengatasi virus Covid – 19, yang ditempatkan pada penurunan penyebaran, dan sekaligus mutus rantai penyebaran virus korona tersebut. Sebab, dampak dari wabah virus korona ini sudah dapat kita rasakan sangat memperihatinkan dalam segenap aspek kehidupan.
Discussion about this post