Resensinews.id – Tampaknya kehidupan dalam berbagai aspek di era disrupsi (serba me-internet) semakin massif, atau tidak bisa dielakkan lagi. Justru sudah menjadi kebutuhan semua lapisan masyarakat.
Presiden baru – baru ini di Istana Negara pada saat memberikan arahan Rapat Kerja nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021, “Indonsia, tidak boleh menjadi korban perdagangan digiutal yang tidak adil sebagiamana dialami banyak Negara. Sebaliknya, Indonesia harus mengoptimalkan perdagangan digital untuk perekonomian dalam negeri.” (lihat: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/04/presiden-peringatkan-raksasa-digital-tak-rugikan-indonesia/)
Perdagangan digital, memang merupakan salah satu sector yang harus dikelola dan dikembangkan dengan baik. “Untuk itu, pemerintah harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat. Transormasi digital juga harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa agar Indonesia tidak menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil.” (lihat: https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-perdagangan-digital-harus-dikembangkan-dan-dikelola-dengan-baik/ )
Perdagangan dengan berbasis digital, harus membawa manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat banyak, pertama dan terutama bagi mereka pelaku – pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Karena itulah, “Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme karena sejarah membuktikan, proteksionisle justru merugikan. Namun, kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia. Transformasi digital (semestinya) adalah win – win solution bagi semua pihak,” kata Presiden sebagaimana diwartakan oleh Kompas.id (lihat: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/04/presiden-peringatkan-raksasa-digital-tak-rugikan-indonesia/)
Pemberdayaan, dan sekaligus proteksi pemerintah terhadap UMKM, sudah harus menjadi kiblatnya dalam meminimalisir kesenjangan dan ketimpangan perekonomian yang memang nyata. Wujudkan keadilan sosial yang telah diamanatkan oleh nilai – nilai ideology Negara Indonesia (Pancasila) dan UUD 1945. (sdn)
