RESENSINEWS.ID – Penggunaan anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2023 harus lebih berkualitas. Kualitas dan kinerja belanja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahaun 2023 harus lebih prodktif.
Belanja APBN lebih produktif disandarkan memberikan dampak yang menjangkau dan meyentuh kepentingan seluruh masyarakat dalam berbagai dimensi atau aspek kehidupan, agar pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Indonesia yan inklusif dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa APBN tahun 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil.
Di samping itu, jelasnya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Sri Mulyani dalam samabuatannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) TA 2023, sebagaimana dikutif dari laman kemenkeu.go.id, Rabu (17/5/2023), tren perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut. Sehingga Sri Mulyani menjelaskan yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya.
Menkeu menyoroti, apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden, Wakil Presiden?
Lanjutnya, karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah kerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran, dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan ketetapan di dalam kabinet.
Sri Mulyani menekankan pentingnya dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Discussion about this post