Oleh Iqbal Ramadhan
ANCAMAN pandemi penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona di Indonesia telah menyeret negara ini ke dalam sebuah disrupsi. Siapa yang dapat menyangka bahwa sebuah virus baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019 dapat mengubah tatanan kehidupan “normal” yang ada saat ini. Mengutip data dari Worldometers tanggal 17 Maret 2021, jumlah kasus aktif penderita Covid-19 telah mencapai 121.234.146 kasus. Adapun jumlah kematian telah mencapai 2.682.212 jiwa dan mereka yang sembuh mencapai 97.787.519 jiwa. Semua negara yang ada di dunia saat ini berada dalam status darurat Covid-19. Seluruh stakeholder berjibaku untuk mengatasi ancaman pandemi ini, tak terkecuali Indonesia. Suka tidak suka, Indonesia masuk ke dalam dua puluh negara dengan kasus aktif Covid-19 terbanyak di dunia. Indonesia bertengger di posisi 18 dengan total kasus aktif sebanyak 1.430.458, total kematian 38.753 dan total pasien yang sembuh mencapai 1.257.663 orang (Worldometers, 2021).
Kini, Covid-19 telah ada di bumi Indonesia selama setahun lamanya. Kita perlu merefleksikan kembali apa yang perlu kita pelajari dan ambil hikmah dari semua peristiwa ini. Proses penyebaran Covid-19 tidak terlepas dari abainya negara-negara dalam menanggapi ancaman penyakit tersebut. Respon dalam menanggapi ancaman itulah yang dalam studi keamanan dikenal dengan istilah sekuritisasi. Van Rythoven (2019) menjelaskan bahwa sekuritisasi adalah sebuah proses transformasi suatu isu keamanan menjadi sebuah ancaman yang perlu dimitagasi baik oleh negara maupun individu. Pada perkembangannya, isu keamanan kini mulai membahas ancaman yang tidak hanya bersifat high politics seperti politik dan militer, tetapi juga telah membahas ancaman dalam konteks soft politics (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Transformasi isu keamanan menjadi sebuah ancaman perlu didahului oleh tahapan deklarasi atau speech act. Seperti yang dijelaskan oleh Thierry Balzacq (Balzacq, 2019), deklarasi ancaman harus mendapatkan respons atau penerimaan dari audiens. Apabila deklarasi ancaman telah mendapatkan penerimaan dari audiens, maka aktor yang mendeklarasikan ancaman tersebut harus memiliki langkah-langkah mitigasi.
Melihat dari proses sekuritisasi di atas, Covid-19 tidak dapat diartikan sebagai sebuah ancaman apabila tidak aktor yang mendeklarasikan dan audiens yang menerima ancaman tersebut. Merefleksi kembali satu tahun pandemi ini, penyebaran Covid-19 tidak terlepas dari masih banyaknya negara yang meremehkan potensi ancaman tersebut di awal-awal pandemi. Ketika sebuah negara tidak menganggap Covid-19 sebagai ancaman, maka penyakit tersebut hanya dianggap angin lalu. Walaupun muncul desakan dari masyarakat agar negara bergerak cepat mengatasi pandemi, pada akhirnya desakan tersebut tidak akan ditanggapi karena negara sendiri menganggap enteng ancaman Covid-19. Hal yang sama berlaku pula ketika negara mendeklarasikan Covid-19 sebagai ancaman, sedangkan masyarakatnya tidak menganggap penting ancaman penyakit tersebut. Oleh karenanya, proses sekuritisasi sebuah ancaman hanya dapat terwujud ketika muncul sinkronisasi antara pihak yang mendeklarasikan ancaman dan audiens itu sendiri. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pandemi ini meluas secara global karena banyak negara dan masyarakat yang menganggap enteng ancaman Covid-19.
Pada penelitian yang berjudul Policy Learning and Crisis Policy-making: Quadruple-loop Learning and Covid-19 Responses in South Korea dan Citizen-state Collaboration in Combating Covid-19 in China: Experiences and Lessons from The Perspective of Co-Production, kita dapat melihat bagaimana strategi Korea Selatan dan Tiongkok merespons ancaman Covid-19. Korea Selatan (Korsel) secara historis pernah mengalami ancaman serupa yaitu MERS (Middle East Respiratory Syndrome) yang menyerang negara mereka pada tahun 2012. Ketika pemerintah Tiongkok mendeklarasikan adanya varian baru virus corona di Wuhan, pemerintah Korsel melalui Korea Centar for Disease Control and Prevention (KCDC) menetapkan status negara ke tingkat waspada. Secara aktif, KCDC memonitor pergerakan arus lalu lintas dari Korea Selatan ke Tiongkok. Ketika kasus pertama muncul di Daegu, KCDC secara cepat merespons ancaman tersebut dengan menaikkan status waspada menjadi darurat. Presiden Korsel Moon Jae-In pun mendeklarasikan bahwa terdapat ancaman Covid-19 dan bergegas mengeluarkan undang-undang mitigasi yang dikenal dengan “Corona Act 3”. Mengingat sejarah kelam Korsel yang pernah terserang MERS tahun 2012, penerimaan masyarakat Korsel pun sangat responsif dan kolaboratif dalam memitigasi Covid-19.
Hal yang sama berlaku pula di Tiongkok. Sebagai negara yang pertama kali terkena disrupsi akibat Covid-19, pemerintah Tiongkok mengembangkan strategi citizen collaboration. Pemerintah Tiongkok bekerja sama dengan komunitas masyarakat di setiap kota melakukan diseminasi informasi terkait bahaya Covid-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Proses diseminasi yang berkelanjutan tersebut pada akhirnya mendorong masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintahnya dalam menanggulangi ancaman Covid-19. Proses sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Korsel dan Tiongkok dapat dikatakan berjalan mulus. Hal yang berbeda terjadi di Italia dan Indonesia. Penelitian yang ditulis oleh Capano menjelaskan bahwa pemerintah Italia terkesan abai pada awal pandemi (Capano, 2020). Menurut Capano, pemerintah Italia menganggap Covid-19 tidak akan menjangkau negaranya dan kebijakan mitigasi pandemi pun telah lama ditinggalkan sejak tahun 1960-an (Capano, 2020). Covid-19 baru dianggap sebagai sebuah ancaman ketika provinsi Lombardia diberlakukan lockdown saat kasus infeksi mencapai 12.250 jiwa dalam satu hari (Capano, 2020). Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia di masa awal pandemi masih terkesan “santai” menanggapi ancaman Covid-19 (Djalante, et.al, 2020). Di satu sisi, penduduk Indonesia yang plural pun menjadi salah satu penghambat diseminasi informasi terkait bahaya Covid-19 (Djalante, et.al, 2020). Sama halnya dengan pemerintah Italia, Indonesia baru menganggap Covid-19 sebagai sebuah ancaman ketika jumlah kasus harian meningkat dari hari ke hari.
Berkaca dari proses sekuritisasi di atas, kita perlu merefleksikan diri bahwa pengabaian terhadap bahaya ancaman Covid-19 merupakan “batu pertama” dari disrupsi perekonomian global. Seandainya negara yang ada di dunia ini mau serius dan tidak terkesan santai menanggapi ancaman Covid-19, tentunya kondisi dunia tidak akan seperti sekarang. Tentu saja kita tidak perlu meratapi kejadian yang telah berlalu. Namun demikian, kita tidak boleh lalai untuk kedua kalinya. Sebagai contoh, menurut data Worldometers, Korsel dan Tiongkok berada di urutan ke 84 dan 86 terkait jumlah kasus aktif Covid-19. Coba kita bandingkan dengan Italia dan Indonesia yang berada di urutan tujuh dan delapan belas. Negara dan warganya yang responsif menanggapi ancaman Covid-19 di awal pandemi pada umumnya mampu menekan jumlah kasus aktif. Sedangkan mereka yang terkesan mengabaikan ancaman Covid-19 cenderung kesulitan menekan laju penyebaran Covid-19.
Momen inilah yang perlu kita refleksikan bersama. Khusus untuk negara Indonesia, sudah saatnya negara kita memiliki pedoman mitigasi untuk mencegah penyebaran pandemi penyakit. Tekanlah ego hingga titik terendah sehingga kita mau belajar dan mendengar saran dari orang lain. Jangan sampai kata-kata penuh kesombongan terucap kembali dari mulut kita bahwa ras melayu kuat menghadapi virus corona. Jangan sampai keangkuhan kita yang menantang penelitian ilmiah Harvard tidak ditopang dengan argumen ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Sekarang kita tidak perlu menyalahkan siapa pun. Poin terpenting dari semua ini adalah saatnya kita bergerak maju dan mengambil hikmah dari semua peristiwa agar kita tidak terjebak di lubang yang sama.*
Penulis, Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Pertamina
