
Resensinews.id – Belum lama ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pada saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta (15/2/2021), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR merevisi undang-undang ini, karena di sinilah hulunya, revisi,” ujar Presiden Jokowi yang diwartakan Liputan6.com. (baca: https://www.liputan6.com/news/read/4484375/headline-jokowi-usulkan-dpr-revisi-uu-ite-dan-hapus-pasal-karet-angin-segar-demokrasi?
Seiring dengan pernyataan Presiden tersebut, banyak para tokoh dan pakar menyoroti pandangannya baik langsung atau tidak langsung atas UU ITE ini. Para pihak menyoal dan menilai pasal – pasal karet yang tersurat dalam UU ITE tersebut yang membuat rakyat sungkan , bahkan takut untuk menyampaikan kritik.
Discussion about this post