Resensinews.id – Rangkaian perdebatan pro – kontra dalam penyusunan Rancangan Undang – Undang (RUU) Cipta Kerja, memang tak pernah sepi dari perhatian publik. Bahkan setelah RUU itu disahkan pun terus berlanjut pergulatan perdebatannya, sehingga berbagai lapisan masyarakat (baik secara individu maupun kelompok) mengajukan
judicial review atas UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Baru – baru ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) telah memutus terkait dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Amar Putusan MK tersebut, Mengadili:
Dalam Provisi:
1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
