Meski begitu, mantan Menko PMK ini menilai kerja keras APBN masih sangat dibutuhkan. Puan mengatakan, kerja keras tersebut tidak hanya sebagai alat untuk menciptakan pemerataan dan keadilan pembangunan, akan tetapi juga menjadi penyangga kesejahteraan rakyat di tengah tekanan kondisi ekonomi global.
“DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan terus berupaya memastikan setiap Program Kerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan demi terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui AKD telah melakukan berbagai Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas dan menindaklanjuti beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat.
Ada beberapa isu yang menjadi perhatian khusus DPR. Seperti penyelesaian masalah pegawai non-ASN di daerah, pelindungan konsumen perumahan, dan pengawasan terhadap koperasi dengan sistem terbuka untuk menghindari berulangnya kasus penggelapan dana masyarakat.
Discussion about this post