JAKARTA, RESENSINEWS.ID – Ketua Bidang Reformasi Birokrasi DPP PROJO Yenny Sucipto mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam terhadap kelangkaan minyak goreng.
Menurut Yenny, upaya pemerintah untuk menanganinya antara lain mengusut kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng di Kemendag dan memberikan bantuan subsidi minyak goreng untuk rakyat.
“Negara hadir dengan skema subsidi. Memberikan subsidi berupa BLT minyak goreng ke masyarakat,” ujar Yenny, dalam keterangan persnya Kamis (21/4/2022).
PROJO berpendapat gejolak harga dan pasokan minyak goreng juga harus dibereskan dengan mengevaluasi tata kelola minyak goreng. Yenny menekankan kinerja Kemendag yang dinilainya tidak bisa memastikan keamanan pasokan minyak goreng dalam negeri.
Dia menyatakan kasus dugaan korupsi di Kemendag yang ditangani Kejaksaan Agung menjadi salah satu contoh pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Discussion about this post