Sementara anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai lebih baik Pemerintah mengambil opsi pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi BBM bersubsidi, dari pada menaikkan harga BBM bersubsidi lalu menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak.
“Kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran, memiliki risiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat. Ketimbang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi,” ungkap Mulyanto, di Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022) sebagaimana dikutif dari laman resmi DPR RI . (Sdn)
Discussion about this post