Resensinews.id – Grafik penyebaran dan terkontamnasi Corona Virus Disease – 2019 (disebut Covid – 19), tampak masih belum menunjukkan penurunan penyebarannya. Data sebaran kumulatif Indonesia per 9/2/2021, yang positif sejumlah 1.174.779, sembuh 973.452, dan meninggal 31.976 orang (https://covid19.go.id/).
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), untuk wilayah Jawa dan Bali sejak Januari yang diperpanajang bulan Februari ini, tampaknya, belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam rangka penurunan penyebaran pandemi Covid – 19, khusunsya terhadap wilayah yang wajib melaksanakan PPKM.
Pemerintah pun terus menerus berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus Corona tersebut dengan berbagai langkah – langkah kebijakannya, seperti pertama – tama dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selanjutnya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap 7 wilayah provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur) periode tanggal 11 – 25 Januari dan diperpanjang sampai tanggal 18 Februari.
Baca: https://resensinews.id/pembatasan-sosial-tingat-rt/
Setelah pemberlakukan PPKM tersebut tidak efektif, selanjutnya, pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) meminta para gubernur, khususnya di 7 provinsi prioritas untuk menindaklanjuti Inmendagri tersebut, yaitu dengan menerbitkan aturan pelaksana, baik melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Surat Edaran (SE). “Kami mengharapkan hari ini 7 provinsi yang diberlakukan Inmendagri ini sudah menetapkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro, sehingga bisa kita publikasi kepada media bahwa jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro, kemudian melakukan evaluasi dan monitoring kab/kota secara berjenjang,” ujar Dirjen Bina Adwil Safrizal pada acara Konferensi Pers di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (8/2/2021).
Memang, kalau kita berkaca pada data sebaran kumulatif nasional umumnya bahwa penyebaran virus corona ini masih belum menggembirakan adanya penurunan, justru yang terjadi sebaliknya, grafiknya masih naik (baca: https://covid19.go.id/ per 9 Februari 2021). Bahkan jumlah kasus Covid – 19 untuk 7 wilayah provinsi yang wajib memberlakukan PPKM masih tinggi.
Melaihat kenyataan itu, pemerintah pun melalui Insturksi Mendagri No 03/2021 kembali memberlakukan PPKM untuk pengendalian penyebaran Covid – 19 ini di tingkat desa dan kelurahan pada 7 wilayah provinsi tersebut yang berlaku hingga 22 Februari 2021.
Bahkan, kompas.com mewartakan dengan judul : PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya dengan PPKM? Pada PPKM berbasis mikro, ada ketentuan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19. Sebelumnya, ketentuan ini tidak ada pada PPKM jilid I dan II. Pada PPKM jilid I, jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19.00. Sementara, pada PPKM jilid II, jam operasional lebih longgar, hingga pukul 20.00 WIB. Aturan pada PPKM mikro lebih longgar lagi, di mana jam operasional mal/pusat perbelanjaan diizinkan hingga pukul 21.00 WIB. Pada PPKM, pembatasan di perkantoran adalah 25 persen work from office, dan 75 persen work from home. Sementara, pada PPKM mikro, aturannya lebih longgar, dengan 50 persen work from office dan 50 persen work from home. (lengkapnya baca: https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/060200565/ppkm-mikro-berlaku-apa-bedanya-dengan-ppkm-?page=all)
Rincian wilayah yang akan menerapkan PPKM mikro seiring dengan insturksi Mendagri No 3/2021 terhadap 7 wilayah provinsi, yaitu 1. DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat (meliputi: Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Bandung Raya); 3. Provinsi Banten (meliputi: Kab. Tengerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan), 4. Provinsi Jawa Tengah (meliputi: Semarang Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta dan sekitarnya). 5. Provinsi DI Yogyakarta (meliputi: Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul, Kab. Slemen, Kab. Kulon Progo). 6. Provinsi Jawa Timur (meliputi: Surabaya Raya, Madiun Raya, <alang Raya). 7. Provinsi Bali (meliputi: Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar dan sekitarnya) (lengkapnya baca: https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/112900165/daftar-wilayah-di-7-provinsi-yang-akan-berlakukan-ppkm-mikro?page=all#page2
Pelaksanaan PPKM mikro ini, sudah barang tentu perlu memperhatikan dan mempertimbangkan konteks wilayah kriteria zonasi penangan dan penngendlaian Covid – 19 berdasarkan kriteria zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. (baca juga: https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/095000965/aturan-lengkap-ppkm-mikro-berlaku-9-februari-22-februari-2021 ).
Disiplin penerapan protokol kesehatan (prokes) dengan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) harus terus ditegakkan dan menjadi kesadaran semua lapisan warga masyarakat.. “menjaga jarak, bukan berarti memutus silaturrahmi, namun memutus rantai penyebaran Covid – 19.” (sdn)
