Oleh Silahudin
APA yang mendasari pentingnya politik pemekaran wilayah (daerah)? Bagaimana proses pemekaran wilayah tersebut? Lalu, untuk apa (tujuan atau manfaat) pentingnya pemekaran wilayah itu?
Hasrat masyarakat di berbagai daerah untuk memekarkan wilayahnya, nyaris tidak pernah sepi. Sebaliknya, terus menerus bermunculan. Serbaneka argumentasi pun (baik rasional subyektif maupun rasional obyektif) diajukan dan ditunjukkan untuk melakukan dan mendukung pentingnya pemekaran.
Seperti antara lain, adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, dan memberi kesempatan terhadap daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, serta upaya merajut kualitas demokrasi lokal melalui desentralisasi politik. Dalam arti, ikut sertanya masyarakat dalam menentukan nasib daerah melalui partisipasi publik, serta adanya pembagian kekuasaan pada level yang lebih kecil.
Pemekaran daerah merupakan rangkaiaan proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan undang-undang.
Pemekaran wilayah senantiasa diharapkana untuk kepentingan, pertama, kesejahteraan masyarakat. Persoalan yang krusial daerah pemekaran adalah bagaimana harus berupaya keras memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publiknya. Potensi yang ada di dalam daerah atau wilayah pemekaran tersebut secara niscaya harus dapat dioptimalkan.
Kedua, memajukan perekonomian daerah otonomi baru (DOB), secara sadar bergantung pada pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan potensi-potensi yang ada di daerah dimaksud. Kendati bisa jadi pada awalnya DOB tersebut belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan pembangunan ekonomi regional.
Kalau kita simak secara objektif, pada awalnya DOB pasti mengalami transisi yang tidak bisa dihindari. Transisi baik secara kelembagaan, aparatur birokrasi maupun infrasturktur-infrasturktur dan sarana prasaranan pemerintahan.
Kinerja keuangan DOB, secara umum masih rendah, oleh karena ketergantungan fiskal yang masih lebih tinggi. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) juga relatif masih rendah dibandngkan dengan daerah induknya. Mengidentifikasi sumber-sumber PAD itu pada DOB membutuhkan ketelitian dan kesungguhan untuk disandarkan bagi pengembangan pembangunannya.
Ketiga, pemekaran daerah dibentuk dengan tujuan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Dengan adanya pemekaran daerah diharapakan setiap kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dapat diidentifikasi dan terkoordinir dengan baik sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Oleh karena peran pemerintah (daerah) pada prinsipnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Memang tidak bisa dihindari, masalah yang dihadapi dalam pelayanan publik berupaya tidak efektifnya penggunaan dana, terkait dengan kebutuhan dana yang tidak seimbang dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif sama, Keterkaitan dengan pelayanan publik, ketersediaan tenaga pelayanan pada masyarakat karena pertimbangan perkembangan ekonomi dan fasilitas yang terbatas.
Tak kalah pentingnya, pemekaran daerah kerap membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking. Maksudnya, kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri (pemerintah induk). Hal ini menyebabkan terjadinya ekonomi daerah berbiaya tinggi. Tak heran kalau muncul tuduhan, perjuangan pemekaran wilayah (daerah) merupakan “bisnis kelompok” elit yang sekadar menghendaki jabatan dan posisi.
Secara umum, kehendak memekarkan wilayah sejatinya dilihat secara jernih dari aspek-aspek mempercepat akselerasi kinerja pertumbuhan ekonomi daerah; kinerja keuangan daerah; dan kinerja pelayanan publik yang disandarkan pada pementingan kesejahteraan masyarakat, serta pertama dan terutama memampudayakan pembangunan daerah dan masyarakatnya.
Itu sebabnya, “kebijakan” memekarkan daerah, setidaknya mengidentifikasi potensi-pootensi yang ada, baik itu sumber-sumber daya manusia, sumber-sumber daya ekonomi, dan sumber-sumber daya alam dalam kerangka memformulasikan kapabilitas ekstraktif pemerintahan daerah otonom baru itu.
Dengan demikian, membaca geografi dan demografi yang cukup luas dan besar, wilayah Jawa Barat masih sangat potensial untuk dimekarkan. Tinggal tantangannya, bagaimana mengaktualisasikan potensi tadi.
Dengan demikian, persiapan dan dukungan semua unsur masyarakat dan pemerintahan sangat vital dan krusial untuk merumuskan dan memperjuangkannya. Hal yang penting dicatat, pemekaran daerah pada hakikatnya adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
Sumber: tulisan ini dimuat HU Pikiran Rakyat, 12 September 2015. Hal. 12
