Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 – 2022

Pemerintah agar mempersiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan pada tahun 2022 ini, yang pada kuartal pertama telah dihadapkan pada tekanan kasus omicron. Pemulihan sosial dan ekonomi pada tahun 2022 ini, akan memberikan landasan dalam melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Selanjutnya DPR RI akan terus memonitor dan mengevaluasi agar pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dikelola secara efektif, efisien, dan transparan dalam mendorong percepatan pemulihan sosial ekonomi serta percepatan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berbagai permasalahan pada masa sidang ini, telah dibahas oleh DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan pembahasan oleh Alat Kelengkapan Dewan antara lain adalah:

• Permasalahan Mafia Pupuk;
• Permasalahan Pencairan Dana Jaminan Hari Tua;
• Pelaksanaan program vaksinasi booster Covid-19;
• Permasalahan Konflik Desa Wadas, Jawa Tengah;
• Permasalahan Karangkeng Manusia di Kabupaten Langkat;
• Penerapan PPKM dan Sistem WFH selama Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga;
• Permasalahan Pengawasan dan Pengetatan Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
• Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Pembentukan Regulasi sebagai Turunan UU IKN;
• Permasalahan Kebocoran Data Pasien Covid-19.
• Penyelesaian kasus-kasus di Industri Jasa Keuangan

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap:

1. 7 (tujuh) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum RI Masa Jabatan 2022 – 2027;
2. 5 (lima) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Masa Jabatan 2022-2027; dan
3. Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dapat disaksikan oleh masyarakat.