Pemerintah Lelang Tujuh Surat Utang Negara

RESENSINEWS.ID – Berdasarkan laman resmi  Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Pemerintah melelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 3 Januari 2023 yang dilaksanakan mulai pada pukul 9.00 WIB.

Tujuh seri Surat Utang Negara adalah seri SPN03230405 (new issuance), SPN12240104 (new issuance), FR0095 (reopening), FR0096 (reopening), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0089 (reopening).

Berdasarkan laman resmi DJPPR, pelaksanaan penjualan tujuh seri SUN tersebut dilaksanakan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI).

“Total penawaran yang masuk sebesar Rp28.315.200.000.000,00 (dua puluh delapan triliun tiga ratus lima belas miliar dua ratus juta rupiah),” tulis DJPPR dalam keterangannya sebagaimana dikutip pada Selasa, 3 Januari 2023.

Rincian seri tujuh Surat Utang Negara (SUN) tersebut berdasarkan jumlah penawaran yang masuk untuk masing-masing seri, yaitu:

• Seri SPN03230405sebesar Rp4,370 triliun;
• Seri SPN12240104sebesar Rp3,050 triliun;
• Seri FR0095sebesar Rp6,4944 triliun;
• Seri FR0096sebesar Rp9,481 triliun;
• Seri FR0098sebesar Rp2,6161 triliun;
• Seri FR0097sebesar Rp1,4347 triliun;
• Seri FR0089sebesar Rp0,869 triliun.

Selanjutnya dalam keterangan DJPPR itu, Yield tertinggi yang masuk untuk masing-masing seri Surat Utang Negara tersebut adalah:

• Seri SPN03230405sebesar 5,20000%;
• Seri SPN12240104sebesar 5,58000%;
• Seri FR0095sebesar 6,79000%;
• Seri FR0096sebesar 7,15000%;
• Seri FR0098sebesar 7,33000%;
• Seri FR0097sebesar 7,26000%;
• Seri FR0089sebesar 7,42000%.

Kemudian Yield terendah yang masuk untuk tujuh seri Surat Utang Negara adalah:

• Seri SPN03230405sebesar 4,49000%;
• Seri SPN12240104sebesar 5,34000%;
• Seri FR0095sebesar 6,56000%;
• Seri FR0096sebesar 6,90000%;
• Seri FR0098sebesar 7,06000%;
• Seri FR0097sebesar 7,10000%;
• Seri FR0089sebesar 7,19000%.

Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, mempunyai kewenangan menetapkan hasil lelang.