Resensinews.id – Kehidupan politik di Indonesia, sejak adanya pemilihan langsung diselenggarakan pertama kali pada tahun 2004, senantiasa mengalami perkembangan.
Perkembangan politik nasional Indonesia ini, bukan lagi didominasi oleh diskursus elite politik semata, namun oleh berbagai kalangan masyarakat di berbagai media sosial, seperti twitter, whatsapp, fecebook, dan sejenisnya.
Bahkan, untuk membaca kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihannya pun, hari – hari ini pun senantiasa tidak berdasarkan asumsi semata, namun sudah dilakukan dengan model – model survei politik.
Survei – survei politik itulah, merupakan bagian yang sangat krusial membaca perilaku pemilih. Dari data – data individual yang dihasilkan dari survei politik tersebut, dapat dikatakan menjadi data “opini masyarakat” terhadap apakah itu partai politik, calon pemimpin nasional, dan calon pemimpin daerah (kepala daerah), serta untuk membaca kecenderungan keterpilihan calon legislatif pula.
Memang, tonggak sejarah sistem demokrasi kita, pertama – tama dengan tumbangnya rezim Orde Baru, dan dilanjut dengan Era Reformasi. Khususnya untuk pemilihan presiden yang sebelum – sebelumnya senantiasa di ruang legislatif – Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, pasca rezim Orde Baru, sejak 2004, pemilihan presiden diserahkan kepada rakyat. Dalam arti, rakyat memilih langsung calon – calon presiden yang dikehendakinya mulai dari tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.
Hasil pemilu legislatif tahun 2019 dengan ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 4% suara nasional berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, menghasilkan sebanyak 9 (Sembilan) partai politik (parpol) yang lolos ke Senayan (baca: DPR RI).
Kesembilan parpol tersbeut, yaitu PDI-P dengan 19,33 persen (kursi 128), Golkar sebesar 12,31 persen (kursi 85), Gerinda 12,57 persen (kursi 78), nasdem 9,05 persen (kursi 59), PKB sebesar 9,69 persen (kursi 58), Demokrat sebesar 7,77 persen (kursi 54), PKS 8,21 persen (kursi 50), PAN sebesar 5,84 persen (kursi 44), dan PPP sebesar 4,52 persen (kursi 19).
Simak pada gambar di bawah ini Parpol yang memenuhi ambang batas pada Pemilu Legislatif 2019.
Seperti dijelaskan di atas, bahwa perkembangan survei politik sejak era reformasi, memang telah menunjukkan intensitasnya. Tingkat keterpilihan partai politik, khusunsya yang berada di parlemen (lolos ambang batas), bagaikan air laut, terjadi pasang naik dan surut. Namun di sini hanya menginfokan setetes info hasil survei Litbang Kompas yang diberitakan pada tanggal 22 Februari 2021 di Harian Umum Kompas, yaitu dapat disimak di bawah ini.
Parpol – parpol yang lolos ambang batas parlemen tersebut khususnya, berdasarkan hasil survey Litbang Kompas Januari 2021, secara berturut yaitu PDI-P sebesar 19,70 persen, Gerinda 9,60 persen, PKB 5,50 persen, PKS 5,40 persen, Demokrat 4,60 persen, Golkar 3,40 persen, Nasdem 1,70 persen, PAN 0,80 persen, dan PPP sebesar 0,50 persen.
Adapun hasil survei yang dilakukan Parameter Politik yang diwartakan kompas.com 22/2/2021(baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/12091101/survei-parameter-politik-pdi-p-jadi-partai-dengan-elektabilitas-tertinggi), secara berurutan yaitu PDI Perjuangan sebesar 25,10 persen, Golkar 11,20 persen, Gerinda 10,90 persen, PKB 8 persen, Demokrat 6 persen, PKS 5,80 persen, Nasdem 5,40 persen, PAN 5,10 persen, dan PPP 4,30 persen.
Demikian, tingkat keterpilihan partai politik yang berada di DPR RI. Selanjutnya, akankah ada perubahan ambang batas lebih dari 4 persen, atau tetap 4 persen pada pemilu selanjutnya (2024)? Tampaknya, RUU Pemilu yang masuk prioritas prolegnas 2021, berpusar pada pro – kontra. Pembahasan revisi UU Pemilu tersebut berlanjut atau diberhentikan sama sekali, sangat tergantung adanya kesepahaman fraksi – fraksi parpol di parlemen.
Silahudin, Pemerhati Sosial Politik, tinggal di Bandung
Seharusnya Abang batas 4% di naikan menjadi 8% supaya yang lolos d dpri-ri cukup 4 atau 5 partai saja supaya ngk rebutan kue…..salam demokrasi