“Itu saya rasamasalahnya sudah jelas, kalau di dalam pembahasan sebuah RUU itu normanya sudah jelas, sehingga penjelasannya tidak perlu,” kata Airlangga usai rapat dengan Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Seperti diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 digelindingkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alis Cak Imin alasan pandemi Covid-19. Usulan Cak Imin ini lalu didukung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengeklaim mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Dalam sebuah tayangan YouTube, Luhut bahkan mengeklaim memiliki big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.
Namun sejatinya orang yang pertama kali menggelindingkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Jokowi diperpanjang untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan pascapandemi.
Discussion about this post