Megawati: Kebijakan Transparansi Perpajakan Era Pemerintahan Bung Karno Hingga Jokowi Sudah Satu Tarikan Nafas

Jakarta, Resensinews.id – Di tengah pembicaraan hangat soal reformasi sistem perpajakan, Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar optimalisasi penerimaan negara bisa dilaksanakan dengan memperkuat program Single Identification Number (SIN) atau Nomor Identitas Tunggal Perpajakan yang pernah berhasil saat di era pemerintahannya.

Manfaat kebijakan tersebut terbukti pada zaman pemerintahannya. Megawati mencatat bahwa pada tahun 2001 sampai 2004, target penerimaan pajak tercapai.  Dan rasio pajak 12,3%.

“Pada tahun 2001 penerimaan pajak mengalami surplus Rp1,7 triliun, dan tahun 2002 kembali surplus, serta membukukan penerimaan pajak lebih dari Rp180 triliun. Bahkan pada tahun 2002 dan 2003, penerimaan pajak mampu menutupi pengeluaran rutin negara,” kata Megawati.

Hal itu disampaikannya dalam Webinar bertema “Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia”, Jumat (28/5/2021). Acara diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan. Selain Megawati, pembicara lainnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mantan Dirjen Perpajakan Hadi Purnomo, dan Ketua Program Studi Magister dan Doktor UPH Associate Prof.Henry Soelistyo Budi. Hadir di acara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BPK Agung Firman Sampurna, Menkominfo Johnny Plate, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun.