Mahkamah Agung Ngabulkan Judicial Review yang Diajukan YKMI Atas Pasal 2 Perpres No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin

Kemudian, setelah menimbang pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) tersebut, maka Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dan kedudukannya menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang, Mahkamah Agung mengadili dengan:

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) tersebut;
2. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia”;
3. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia”.

Putusan MA ini diketok oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, 14 April 2022, dengan Ketua Majelis Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, dengan anggota Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono. S.H., M.H. (sjs).