“Tiga kami kembalikan ke daerah, kami larang voting, voting langsung itu pemilihan presiden. Begitu kami larang voting, tidak ada money politics di bawah. Lalu mereka berjuang siapa jadi ketua, sekretaris, dan bendahara,” katanya.
Hasto menyebut sistem yang dibangun PDIP dalam mencari Ketua DPD dan DPC berimbas positif. Utamanya, dalam upaya parpol membangun kantor di berbagai daerah dalam dua tahun ke belakang.
“Kami berhasil membangun 112 kantor partai dan itu milik partai, tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa kami bisa membangun 112 kantor partai, karena pemilihan Ketua DPC dan Ketua DPD biayanya hanya biaya psikotes. Ini menjadi contoh bagaimana semangat antikorupsi dijabarkan melalui regulasi partai,” katanya.
Selain melalui regulasi, PDIP menjadikan keteladanan para tokoh bangsa seperti mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso untuk mencegah perilaku korupsi.
Discussion about this post