Dedi berpandangan, Jokowi bisa ikut campur urusan politik jika kapasitasnya sebagai kader PDI-P. Namun, itupun dengan catatan, hal itu dilakukan pada saat masa kampanye partai politik untuk Pemilu 2024.
“Bukan saat ini, di mana politik masih dinamis, biarkan menjadi urusan partai secara umum,” jelas Dedi.
Di sisi lain, menurut Dedi, JK melihat langkah Presiden ikut campur politik saat ini memiliki potensi serius. Semisal, banyak pihak akan menduga presiden berpihak terhadap tokoh bakal capres tertentu.
Direktur Eksekutif Institute of Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga, mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) sepertinya geram kepada Presiden Jokowi yang mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Menurut Umam, JK memandang pertemuan itu sebagai keberpihakan politik Presiden. Apalagi, dengan tidak diundangnya Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang juga merupakan koalisi pemerintah.
Discussion about this post