Dukungan politik terhadap Presiden Jokowi sejatinya cukup kuat di DPR-RI, sehingga jika memang ada masalah agar proyek gagasan presiden tidak mangkrak setelah turun tahta ,bisa dicari solusinya secara konstitusional, yuridis, dan teknokratis. Pilihan inilah yang harus diambil oleh kabinet yang didukung oleh Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah yang kuat secara politik. Namun keputusan memilih solusi politis agar proyek-proyek strategis berlanjut dengan cara menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan kemungkinan ditunggangi kepentingan lain, yakni untuk menciptakan jeda kekuasaan.
Jeda kekuasaan inilah yang diincar oleh partai politik dan kekuatan politik yang merasa Capres dan Cawapres sudah disetting oleh pihak tertentu. Kedua, mereka juga berharap muncul perlawanan mahasiswa di mana-mana, sehingga lahir situasi darurat, pemerintah demisioner, kocok ulang kandidat presiden, dan kekuatan alternatif menang dalam pemilu. Upaya bertahap untuk transisi kekuasaan ini sering disebut dengan “kudeta merangkak”.
Discussion about this post