Resensinews.id – Dalam sambutannya pada acara penyerahan piagam penghargaan sistem merit bagi instansi pemerintah, Kamis (28/1/2021) di Jakarta, sebagiamana diberitakan HU Kompas (29/1/2021), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, mendorong penguatan Komisi ASN di tengah keinginan DPR membubarkannya. Penguatan KASN penting karena masih banyak instansi pemerintah belum menerapkan sistem merit.
Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), merupakan amanat Undang – Undang No 5 Tahun 2014. Pasal 1 angka 19, “Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.”
Hari – hari ini, tampaknya keberadaan KASN tengah menjadi isu politik, Tarik menarik antara yang dipertahankan dan dibubarkan kelembagaan KASN ini, telah menjadi perhatian publik. “Di tengah keinginan mayoritas fraksi di DPR untuk membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menginginkan sebaliknya. KASN harus diperkuat dari segi regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan. Kehadiran KASN yang lebih kuat dinilai penting guna mengakselerasi penerapan sistem merit di pemerintahan. Terlebih masih banyak instansi yang belum menerapkannya.” (KOmpas, 29/1/2021).
Ketua KASN Agus Pramusinto, di samping mengapreasiasi Wapres terkait dengan penguatan kelembagaan SDM KASN, juga menekankan, “penerapan sistem merit penting untuk memastikan pengisian jabatan di birokrasi tanpa intervensi politik. Dengan demikian, penerapan sistem itu akan sekaligus melindungi karier ASN,” (Kompas, 29/1/2021).
Selanjutnya, Profesior riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengingatkan, rencana pembubaran KASN merupakan langkah mundur dan mencederai amanat reformasi. (Kompas, 29/1/2021). Lanjutnya, “Engga ada negara di dunia ini yang maju tanpa birokrasinya professional dan tanpa birokrasi yang menjalankan sistem merit.”
Peran dan tugas KASN
Dalam Pasal 30 UU No 5/2014, “KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.”.
Pasal 31 (1) KASN bertugas: a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden. (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat: a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa; c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
Wewenang KASN
Pasal 32 (1) KASN berwenang: a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.
Pasal 33 (1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Urgensi merit sistem
Isu pro kontra KASN dibubarkan atau dipertahankan, memang menjadi isu liar di tengah akan merubahnya UU No 5 tahun 2014 ini, “Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pembubaran KASN seperti tertuang dalam draf revisi UU ASN disusun Badan Legislasi DPR. Adapun Komisi II DPR yang membahas revisi itu dengan pemerintah belum bersiskap,” jelasnya kepada Kompas (29/1/2021)
Tajuk Rencana Kompas, menyoroti terkait dengan KASN, dengan menurunkan judul : Tarikan Politik Komisi ASN. “Kegaduhan berpotensi terjadi di balik gagasan politik mengubah Undang – Undang tentang Aparatur Sipil Negara, khusunsya bab mengenai pembubaran KASN” (Kompas, 29/1/2021).
Keberadaan KASN lanjut Tajuk Rencana Kompas tersebut, “dimaksudkan, antara lain, untuk mengawasi pengangkatan pejabat di lingkungan birokrasi agar tetap berdasarkan merit system.”
KASN, merupakan lembaga independen di bawah Presiden yang berfungsi memastikan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur berjalan sesuai dengan sistem merit. KASN akan memastikan pelaksanaan promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka, sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut. (sdn)
