Bahkan, menrut Ema, dengan sosialisasi ini bisa diimplementasikan dan kepala Perangkat Daerah dapat memahaminya, termasuk managemen risiko terhadap target-target program kerja dapat terealisasi.
“Diharapkan inspektorat maksimal, pencegahan awal perlu dihadirkan,” imbuhnya.
IEPK ini menjadi salah satu alat ukur dalam rangka merealisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi agar terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Mulyana mengatakan, IEPK merupakan salah satu bagian dari penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. (sdn)
Page 2 of 2
Discussion about this post