Mantan Menko PMK itu meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh guru. Puan menegaskan DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru.
“Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK tahun 2021. DPR akan memastikan pendistribusian guru secara merata agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan,” papar Puan.
Untuk mengurangi kekurangan guru, DPR RI mendorong agar kuota pengangkatan guru honorer sebagai ASN diperbanyak. Puan menilai pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting agar dananya bisa dialokasikan untuk penambahan guru.
“Kami memahami adanya keterbatasan kuota setiap daerah untuk pengangkatan guru honorer sebagai ASN. Tapi semua kembali lagi kepada komitmen kita untuk mengangkat harkat para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini,” ungkap Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Discussion about this post