Gangguan Keamanan di Papua Memprihatinkan

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan, mempertanyakan kebijakan Siaga Tempur yang telah diambil oleh Panglima TNI dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Pertanyaannya apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil untuk merespons kasus demi kasus saja?” imbuh anggota Komisi I DPR RI itu.

Christina menegaskan, kita tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil.

Lanjutnya, kebijakan ini sangat penting dirumuskan karena selama ini TNI digerakkan di Papua untuk mendukung operasi penegakan hukum oleh Polri.

Bahkan, politisi Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan, pemerintah melalui Menkopolhukam, Mahfud MD, telah menyebut KKB sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021.