Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas pribadi yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
NIK yang berada pada KTP biasanya digunakan untuk keperluan sejumlah administrasi seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi hingga syarat registrasi vaksinasi Covid-19.
NIK pada KTP bersifat rahasia, artinya nomor tersebut tidak boleh disebar secara sembarangan.
Namun sejumlah persoalan mulai muncul terkait data kependudukan tersebut.
Pasalnya, kasus kebocoran data pribadi sedang marak terjadi di Indonesia pada tahun 2021.
Salah satu yang paling kerap terjadi dan banyak menjadi sorotan masyarakat adalah bocornya nomor induk kependudukan (NIK) masyarakat.
Yang paling baru adalah bocornya NIK dari Presiden Jokowi dari aplikasi PeduliLindungi.
NIK orang nomor satu tersebut tersebar secara luas dan bisa digunakan untuk hal yang salah.
Perlu diketahui kalau NIK yang ada pada KTP itu bukan hanya angka sembarangan saja.
Pasalnya angka ini bisa digunakan untuk mengetahui identitas pribadi seseorang seperti tempat tanggal lahir, alamat, dan hal lainnya.
Karena hal tersebut, NIK yang ada pada KTP tak boleh disebarkan secara sembarangan.
Ada 5 hal yang menjadi landasan mengapa NIK ini tak boleh disebarkan secara sembarangan pada publik.
Apa saja alasannya? Dikutip oleh JakBarNews.com dari Pikiran Rakyat dengan judul Simak 5 Sebab Mengapa NIK di KTP Tak Boleh Disebarkan Sembarangan, Bisa Sebabkan Penjara 12 Tahun, berikut alasan mengapa NIK di KTP tak boleh disebarkan sembarangan
1.NIK KTP menyimpan informasi data pribadi, bukanlah nomor acak
2.NIK KTP rentan disalahgunakan sebagai pinjaman online
3.NIK sebagai sumber data pribadi, yang hampir digunakan di seluruh dunia
4.Jangan mudah menyampaikan data terkait NIK, karena memberikan celah bagi pelaku tindak pidana
5.NIK diberikan melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika digunakan tanpa izin pemilik, termasuk kejahatan data pribadi.
Perlu diketahui kalau pemberian NIK secara tanpa izin bisa dikenai aturan undang-undang yang berlaku.
Pelaku bisa dikenai Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Sisminduk) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Berdasarkan UU Sisminduk, para pelaku bisa diancam kurungan dua tahun.
Sementara berdasarkan UU ITE, pelaku diancam hukuman maksimal kurungan hingga 12 tahun dan denda Rp2 miliar.(Alza Ahdira/Pikiran Rakyat)***
Sumber:http://share.babe.news/al/hpcdyRspTR
