“Pemerintah tampak reaktif, setelah terjadi peretasan,” jelasnya.
Pemerintah baru sibuk, setelah peretasan terjadi, dan penanganannya pun disadari atau tidak membutuhkan waktu.
“Pemerintah baru sibuk berbicara keamanan siber usai terjadi peretasan. Sehingga penanganannya membutuhkan waktu,” ungkap Yadi Sri Mulyadi.
Lanjutnya, persoalan keamanan siber, adalah merupakan persoalan pertahanan dan keamanan nasional yang harus dijaga dan dipertahankan.
“Jadi, pemerintah harus sungguh-sungguh menjaganya, karena hal itu menyangkut mempertahankan kedaulatan negara,” urainya.
Tegas anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 2 ini, pemerintah akhirnya kelimpungan atau tergopoh-gopoh ketika sudah terjadi serangan-serangan siber, dan lambat menangani karena dibutuhkan waktu yang tidak singkat.
“Pemerintah harus menjaga keamanan Pusat Data Nasional (PDN), agar tidak terulang kembali peretasan di kemudian hari,” pungkasnya.
Discussion about this post